Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji dan Kenyataan

Oleh: Dadang Sudardja

Ketua LPBI NU Jawa Barat; Ketua Dewan Nasional WALHI 2012–2016; Direktur/Pelaksana Harian Yayasan Sahabat Nusantara.

—————————————————-

Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan. Masa yang masih singkat, namun cukup memberi gambaran arah dan watak kebijakan yang sedang dibangun. Pada awal kepemimpinan, publik disuguhi gelombang optimisme. Janji-janji kampanye menghadirkan harapan baru: keberlanjutan pembangunan yang lebih adil, pemerataan ekonomi, kedaulatan pangan, peningkatan pendidikan dan gizi anak bangsa, serta pemerintahan yang kuat tetapi tetap dekat dengan rakyat. Kini, setelah setahun berlalu, pertanyaan mulai mengemuka: sejauh mana janji-janji itu telah menjelma dalam kenyataan hidup masyarakat?

Pemerintahan ini berdiri di atas fondasi politik yang kuat, sekaligus sarat kontradiksi. Di satu sisi, kekuasaan yang solid diyakini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Namun di sisi lain, konsentrasi kekuasaan yang berlebihan menimbulkan kekhawatiran: ruang kritis publik kian menyempit, partisipasi masyarakat berkurang, dan kontrol sosial melemah. Demokrasi tampak berjalan, tetapi arahnya semakin elitis; suara rakyat kecil sering tenggelam di tengah hiruk-pikuk pencitraan dan narasi stabilitas.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah menegaskan komitmen terhadap hilirisasi, ketahanan pangan, dan percepatan investasi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian besar proyek besar masih bertumpu pada pola pembangunan ekstraktif—pembukaan lahan baru, eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan berskala besar yang kerap mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat maupun petani. Inflasi dan harga kebutuhan pokok tetap menjadi tekanan utama bagi rumah tangga rakyat kecil. Janji kesejahteraan terasa jauh ketika jurang ketimpangan justru kian menganga.

Satu tahun ini juga memperlihatkan bahwa krisis lingkungan belum menjadi prioritas utama. Alih-alih memperkuat ekonomi hijau, pemerintah justru memperluas izin tambang, melonggarkan regulasi, dan lemah dalam penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Program ketahanan pangan seperti food estate kembali menjadi sorotan, bukan karena keberhasilannya, melainkan karena dampak ekologis yang ditimbulkannya di berbagai daerah. Alam masih dipandang sebagai sumber ekonomi, bukan sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Di bidang sosial, berbagai program kesejahteraan belum menyentuh akar ketimpangan. Pendidikan gratis dan pemenuhan gizi anak sekolah masih jauh dari ideal. Beban hidup masyarakat miskin di perkotaan semakin berat akibat kenaikan harga pangan dan energi. Sementara itu, komunikasi publik pemerintah lebih sering menonjolkan narasi keberhasilan ketimbang memperlihatkan transparansi dan keberanian untuk mengakui kekurangan.

Setahun ini juga memperlihatkan watak politik baru yang pragmatis dan berorientasi pada stabilitas kekuasaan. Koalisi besar yang hampir tanpa oposisi membuat sistem check and balance berjalan lemah. Padahal dalam demokrasi, kritik bukan ancaman, melainkan vitamin bagi perbaikan. Tanpa ruang bagi suara yang berbeda, kebijakan publik mudah kehilangan arah moral dan orientasi kemanusiaan.

Namun di tengah semua itu, harapan tetap perlu dijaga. Pemerintahan ini masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa kekuasaan bukan sekadar sarana mengokohkan elite, tetapi juga alat untuk menyejahterakan rakyat dan memulihkan alam. Sudah saatnya pemerintah membuka diri terhadap kritik, memperkuat tata kelola yang transparan, serta menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai jantung pembangunan.

Sejarah kelak akan mencatat bukan seberapa banyak program diumumkan, tetapi seberapa besar keberpihakan kepada rakyat kecil, seberapa jujur pemerintah menghadapi realitas, dan seberapa berani mengambil langkah korektif. Satu tahun ini menjadi cermin—apakah pemerintahan Prabowo–Gibran sedang menuju arah yang benar, atau sekadar mengulang pola lama: menukar janji dengan kenyataan yang pahit.