Melawan HOAX, Ribuan Massa di Cianjur Tumpah Ruah Turun Ke Jalan

#INFOCJR – Ribuan massa yang menyebut diri dari Front Sugih Mukti (FSM) tumpah ruah memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota Cianjur, Rabu (9/5/2018). Mereka sengaja ‘mengepung’ sejumlah tempat seperti Gedung DPRD di Jalan Abdullah bin Nuh dan Kompleks Pendopo Pemkab Cianjur Jl. Siliwangi dan Jalan Siti Jenab Cianjur dalam rangka kampanye dan deklarasi anti hoax dan fitnah yang dianggap mereka telah merusak sendi-sendi persaudaraan sesama warga Cianjur dalam beberapa pekan terakhir ini.

Berdasarkan pantauan INFOCIANJUR di lapangan, ribuan massa dari berbagai ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Sunda Wani, Karangtaruna, Asosiasi Rukun Warga/Tetangga (ARWT), Lasykar Merah Putih, Pamacan, Maung Bodas, HIPPAP Nusantara, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serta komunitas warga lainnya sengaja melakukan kegiatan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap konten HOAX dan para penyebarnya.

“Maraknya isu dan berita hoax maupun ujaran kebencian di media sosial dan media lainnya di Kabupaten Cianjur sudah semakin memprihatinkan, terlebih hal itu ternyata dilakukan oleh tokoh publik yang seharusnya memberikan tuntunan dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat,” kata Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kab. Cianjur, Vika Silviah, saat membacakan naskah Deklarasi Rakyat Cianjur Melawan Hoax dan Fitnah di Gedung DPRD Cianjur.

Menurut Vika, Hoax dengan segala bentuknya adalah sisi lain dari radikalisme yang berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, ketertiban, keamanan, keragaman bahkan merusak silaturahim diantara sesama anak bangsa.

“Hoax dan fitnah yang digunakan siapapun dalam rangka membenturkan sesama anak bangsa terkait dengan persaingan dan kepentingan politik apapun adalah kejahatan yang harus dilawan. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cianjur masih jauh, sehingga tidak tepat bila pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis dan tengah bekerja diganggu oleh ketidakwarasan karena kegagalan menerima kekalahan,” tegasnya dihadapan Kapolres Cianjur AKBP Soliyah, Dandim 0608 Cianjur Letkol CZI Hidayati, Anggota DPRD Sahli Sahidi dan sejumlah pimpinan ormas dan warga yang hadir.

Lanjut Vika, kritik, aspirasi dan tuntutan terhadap pelaksaan pemerintahan adalah hak demokrasi yang dilindungi undang-undang, tetapi sangat tidak beradab bila dalam penyampainnya penuh dengan fitnah dan hoax disertai argumentasi penuh kepalsuan dan kedengkian yang membabi buta. “Sebab menukar yang samar seolah benar adalah kriminal,” ujarnya.

FSM mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas setiap pelaku yang melakukan perbuatan HOAX, Fitnah dan ujaran kebencian dalam bentuk apapun terlebih dilakukan oleh oknum pemimpin dan tokoh agama yang seharusnya bisa lebih bijaksana,” sebutnya.

Di hari yang sama sekitar 500 massa Koalisi Ulama dan Umat (Komat) sempat menggelar unjuk rasa ke Gedung DPRD Cianjur dan diterima beberapa anggota dewan, Kapolres Cianjur dan Dandim 0608 Cianjur. Beberapa hari sebelumnya Komat juga sempat melakukan demo dengan materi yang sama yakni menuntut Bupati Cianjur H. Irvan Rivano Muchtar mundur dari jabatannya hingga menuntut angket DPRD.

Bukan Aksi Tandingan

Sementara itu Tim Advokasi dari Front Sugih Mukti, Yudi Junadi, mengatakan bahwa kegiatan FSM bukan aksi atau kegiatan tandingan. “Perlu diketahui kami yang lebih dulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada polisi. Kami juga menghormati aksi lain yang digelar komunitas lainnya hari ini karena itu bagian dari hak konstitusional,” katanya, Rabu (9/5/2018).

Yudi menegaskan, kehadiran kegiatan FSM membawa agenda nasional yaitu perang melawan hoax. “Sekarang banyak dilawan semua elemen yaitu perang melawan hoax alias berita bohong. Kebetulan tersebarnya berita hoax bersentuhan langsung dengan massa Komat,” kata dia seperti juga dikutip DETIK.COM.

Menurut Yudi, narasi yang disampaikan Komat dianggap tidak demokratis dan di luar kewarasan. Dia juga menyebut ada fitnah yang disebar.

“Ada statemen-statemen yang samar-samar disebarkan, narasi bernada hoax yang disebar kubu Komat. Saya contohkan mereka menuding terbongkarnya kasus korupsi bupati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kasus itu tak berlanjut karena KPK takut oleh Kejaksaan Agung, yang mana orang tua dari Pak Irvan (Bupati) berada di Partai Nasdem, ini sebuah narasi yang sangat bodoh,” tutur Yudi.

Dia menyebut informasi-informasi hoax dan fitnah yang disebar ke ruang publik itu yang coba dilawan FSM, terlepas apa pun kepentingannya. “Kami sepakat kalau kebijakan-kebijakan bupati yang memang melenceng harus dikritisi bersama-sama tapi bukan dengan cara-cara seperti itu,” kata Yudi. (Deon)