Jumlah DTKS Bertambah Setelah Adanya Penyelarasan Data melalui NIK

#INFOCJR – Dinas Sosial Kabupaten Cianjur melaksanakan penyelarasan DTKS (Data terpadu Kesejahteraan sosial) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), berdasarkan arahan dari Kementerian Sosial RI.

Hasilnya, DTKS di Kabupaten Cianjur pun mengalami penambahan, karena data tersebut sewaktu-waktu akan berubah, data tersebut akan diterima oleh Dinas Sosial setelah ada data terbaru dari setiap Desa di Kabupaten Cianjur.

“Nantinya para Pemerintah Desa akan melaksanakan Musdes, karena mereka yang tau warganya, bila ada yang meninggal, atau pindah tempat,” ujar Kadinsos Cianjur Asep Suparman melalui sambungan seluler, selasa (12/10/2021).

Asep menjelaskan, pada konteks perbaikan DTKS, Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator. Pelaksananya terdiri dari mitra Dinas Sosial di lapangan.

“Seperti perbaikan DTKS untuk PKH, username-nya langsung diberikan kepada pendamping PKH. Untuk BPNT dan kemarin ada BST, username-nya langsung dari Kementerian Sosial diberikan kepada TKSK dibantu operator SDG’s tingkat desa,” jelas Asep.

Meningkatnya jumlah DTKS pada tahun ini, Asep menyebutkan, lantaran banyak usulan penambahan. Kondisi tersebut merupakan implementasi anjuran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Jadi anjurannya itu apabila memang ada masyarakat yang layak untuk dibantu atau miskin, silakan dimasukkan ke DTKS. Kami sudah melaksanakannya bersama rekan-rekan di lapangan,” ujar Asep.

Ia mengatakan, dengan kata lain, siapapun dengan kondisi pandemi ini bisa saja terjadi, namun ada juga warga yang mendapatkan bansos PKH (Program Keluarga Harapan), melakukan graduasi.

“Banyak juga kan di Kabupaten Cianjur, warga yang mendapatkan bansos PKH mulai graduasi atau bisa mandiri,” imbuhnya.

Terakhir Asep menyebutkan, adanya penambahan DTKS bisa terjadi karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur meningkat, seperti halnya saat ini Kabupaten Cianjur memasuki peringkat kelima kemiskinan Ekstrim di Jawa Barat.

“Bisa saja sidi paradigma, potret kemiskinan karena situasi pandemi, dilihat yang dari asalnya kerja memiliki pekerjaan namun sekarang tidak punya usaha, atau bisa saja kemiskinan struktural bisa disebut juga kemiskinan karena tidak terdata awalnya, sekarang ada penyelarasan data,” ungkap Asep.***(Ghienz)