Nurhalimah Hilang Kontak di Arab Saudi, Keluarga Hanya Berbekal Foto

#INFOCJR – Nurhalimah Bt Obar (26), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kampung Cibodas RT 001 RW 001 Desa Kamurang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, hilang kontak selama 3 tahun. Sang Kaka Kandung Budi Hartono (30) berharap adiknya yang disebut-sebut bekerja di Arab Saudi itu segera ditemukan.

Nurhalimah berangkat pada 2019 melalui penyalur /calo berinisial IS, asal Rancagoong Cianjur. Pekerja Migran Indonesia itu pernah memberi kabar kepada keluarganya satu kali setelah satu bulan berada di Arab Saudi tepatnya di kota Riyadh. Namun setelah itu hingga saat ini tidak ada kabar (hilang kontak).

“Adik saya memberi kabar ke pihak keluarga satu bulan sesudah bekerja. Namun dari saat itu sampai sekarang hilang kontak,” ujar Budi kepada wartawan saat ditemui di sekretariat Astakira Cianjur belum lama ini.

Dengan tekad kuat, Budi terus berupaya untuk mencari keberadaan adiknya itu walaupun hanya berbekal foto, KTP, dan KK. “Saya yakin adik saya masih hidup,” ucap dia sembari berurai air mata.

Budi berharap kepada pemerintah Indonesia terutama raja Salman agar adiknya itu bisa secepatnya bisa ditemukan.

“Saya berharap kepada pemerintah dan raja Salman bisa membantu melacak adik saya di Arab saudi,” pinta Budi penuh harap

Sementara itu Divisi Hukum DPC Astakira Cianjur Samsa. S mengatakan kasus serupa PMI asal Cianjur yang mengalami hilang kontak di negara penempatan banyak sekali.

“Banyak PMI asal Cianjur yang hilang kontak,” kata Samsa.

Samsa menjelasankan kaitan dengan PMI, Nurhalimah, pihak keluarga tidak tahu persis alamat dari calo atau pemroses tersebut. Bahkan lanjut dia, ini yang menjadi kendala pelacakan lantaran Kaka kandungnya yang sekrang memberikan kuasa ke Astakira Cianjur hanya mempunyai data KK, KT dan foto yng bersangkutan

“Terkendala dengan data kelengkapan. Tapi kami akan terus berupaya.” Jelasnya.

Astakira Cianjur berharap pemerintah daerah agar bisa campur tangan kaitan dengan permasalahan PMI asal Cianjur jadi bukan kaitan legal atau ilegal tapi ini kewajiban bersama dan kemanusiaan.

“Ya, berharap Pemda betul -beetul campur tangan terkait dengan penanganan permasalahan PMI,” tegasnya.***(Ghienz)