SYARIEF HASAN: Prioritaskan UMKM di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional

#INFOCJR – Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah agar mempercepat pelaksanaan realisasi stimulus ekonomi untuk pelaku UMKM seperti yang tertuang dalam PERPPU No.1 Tahun 2020. Sebab UMKM adalah tulang punggung dan penyanggah utama ekonomi Indonesia yang kontribusinya sebesar 61% terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja sampai 97% sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yg saat ini meningkat tajam.

Melalui PERPPU tersebut, Syarief Hasan mengatakan, Pemerintah melakukan penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 70,1 triliun ditujukan untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

“Termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha lainnya agar dapat melakukan pemulihan ekonomi”, kata Syarief Hasan kepada INFOCIANJUR. Selasa, (02/06/2020).

Namun dalam realitanya, Lanjut Syarief Hasan, kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit nasabah UMKM yang terdampak Covid-19 belum berjalan dengan baik. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyebutkan bahwa pengajuan restrukturisasi kredit ke lembaga jasa keuangan terutama lembaga jasa keuangan swasta baik bank maupun non bank masih sangat sulit.

“Bukan hanya itu, kebijakan Pemerintah yang akan melakukan penundaan pembayaran kredit masih simpang suir di masyarakat. Perbankan pemberi kredit dan leasing masih melakukan penagihan dimasa sulit ini, hal ini menunjukkan belum efektifnya realisasi stimulus ekonomi bagi masyarakat di tingkat mikro”, tuturnya.

Syarief Hasan menuturkan, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menguatkan UMKM masih belum menyeluruh dan terkesan tebang pilih.

“Mereka mencontohkan mengenai pembebasan pembayaran listrik, yang hanya dirasakan pelaku usaha mikro, dan tidak sampai kepada pelaku usaha kecil dan menengah padahal usaha kecil dan usaha menengah juga terdampak Pandemi Covid-19”, ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan pun mendesak Pemerintah juga untuk lebih tegas terhadap lembaga-lembaga pemberi kredit yang belum menjalankan kebijakan Pemerintah tersebut, karena telah menyulitkan para pelaku usaha UMKM dalam memulihkan kegiatan ekonominya. Disayangkan pula terjadi penyaluran dana besar-besaran untuk BUMN sebesar Rp. 152,15 triliun. Pasalnya, angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan angka yang akan disalurkan untuk UMKM.

“Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kembali defisit APBN 2020 dari rencana 5,07% menjadi 6,27% atau sekitar Rp1028 triliun. Seharusnya Pemerintah melakukan skala prioritas sehingga tidak menyebabkan defisit yg terlalu besar yg akhirnya harus meningkatkan utang lagi”, tegasnya.

Syarief mengingatkan, agar dana untuk BUMN tersebut benar-benar digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, bukan untuk tujuan yang lain.

“Seperti misalnya Dana untuk PT Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp 8,50 triliun jangan sampai digunakan sebagai dana talangan untuk membayar utang yang akan jatuh tempo pada Juni 2020”, pungkasnya. (Riswandi)